MGMP Sejarah SMA Kota Semarang

Beranda
Kelas XI

Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia

Pada tanggal 7 Desember 1941 Jepang menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii. Serangan Jepang tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Amerika Serikat. Tujuan penyerangan tersebut adalah melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat yang diperkirakan menjadi penghalang ekspansi Jepang. Akhirnya Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Peristiwa tersebut merupakan awal dari berkobarnya Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik yang berimplikasi sangat luas untuk bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Sumber : Tirto.id

A. Pendudukan Jepang di Indonesia

Masuknya Jepang ke Indonesia

Serangan Jepang ke Hindia-Belanda terjadi pada tanggal 11 Januari 1942, dengan pendaratan pertama di Tarakan (Kalimantan Timur). Pada Februari 1942, Jepang menduduki Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali.Di daerah Jawa, Jepang pertama kali mendarat di Banten, kemudian Indramayu, Kragan (Rembang dan Tuban), dan Surabaya. Pada bulan Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bnadung, Sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang, Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung industry dan kampanye perang Jepang. Jawa dirancang sebagai pusat seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama.

Tanggapan Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional Indonesia

Secara umum ada perasaan optimisme bahwa kedatangan Jepang akan segera membawa kemerdekaan. Berikut lima alasan yang melandasi perasaan optimisme tersebut. 

  • Dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhiri dari penjajahan Betanda dan dimulainya era baru bagi bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang untuk dapat berdiri atas kakinya sendiri. Keyakinan tersebut bertambah kuat pada waktu Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua dan mengumandangkan propaganda Gerakan Tiga A. 
  • Jepang berjanji jika menang dalam Perang Pasifik, bangsa-bangsa di Asia akan mendapat kemerdekaan. Jepang juga berjanji menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia. 
  • Sejak awal kedatangannya, Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan secara bertahap kepada bangsa-bangsa Asia. Hal tersebut membuat para tokoh kita bersedia bekerja sama dengan pemerintah Jepang. 
  • Jepang bersikap simpati terhadap aktivitas pergerakan nasional. Seperti dengan mem-bebaskan secara bertahap para tokoh yang ditahan dan dibuang pemerintah Hindia Belanda. 
  • Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia, saperti melakukan ibadah, mengibarkan bendera Merah Putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo.

Pembentukan Pemerintahan Militer

Setelah menguasai Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang kemudian membagi Indonesia menjadi tiga daerah militer yang masing-masing dikendalikan oleh angkatan darat (rikugun) angkatan laut (kaigun). Ketiga daerah tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Daerah Jawa dan Madura dengan pusat Batavia berada di bawah kendali kaigun 
  2. Daerah Suamatera dan semenanjung Melayu dengan pusat Singapura, berada di bawah kendali rikugun; 
  3. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua berada di bawah kendali angkatan laut Jepang

Adanya pembagian administrasi tersebut terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap setiap daerah di Indonesia. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting pada waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal tersebut berdasarkan Osamu Seirei (undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Keenam Belas).

Isi Osamu Seirei antara lain sebagai berikut

  1. Jabatan gubemur jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa. 
  2. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya pada masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. 
  3.  Badan-badan pemerintah dan undang-undang pada masa Hindia Belanda tetap diakul secara sah untuk sementara waktu, amalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.

Adapun susunan pemerintahannya militer Jepang adalah sebagai berikut.

  1. Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan seiko shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. 
  2. Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahannya disebut gunselkanbu. Di lingkungan gunseikanbu ada lima bu (semacam departemen).. Berikut kelima bu tersebut. 
    • Somobu (Departemen Dalam Negeri). 
    • Zaimubu (Departemen Keuangan). 
    • Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan) atau urusan perekonomian. 
    • Kotsubu (Departemen Lalu Lintas). Shihobu (Departemen Kehakiman).
  3. Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam guber nur), meliputi berikut.
    • Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung. 
    • Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang. 
    • Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya. 
    • Ditambah dua daerah istimewa (kochi) yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

Pada awal pendudukannya di Indonesia, Jepang mulai melakukan perubahan- perubahan, seperti untuk petunjuk waktu harus menggunakan tarikh Sumera (tarikh Jepang) menggantikan tarikh Masehi. Pada waktu itu, tarikh Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Rakyat Indonesia (mulai tahun 1942) harus merayakan hari Raya Tencosetsu (han raya lahimya Kaisar Hirohito). Selain itu, Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang.

Pemerintahan Sipil

Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang, Jepang juga me- ngembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintah Jepang berusaha meningkatkan sistem pemerintahan seperti dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Menurut Undang-Undang Nomor 28, pemerintah daerah yang tertinggi adalah shu (keresidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta dibagi menjadi daerah-daerah shu (keresidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kewedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu. Pemerintahan Jepang juga membentuk kota. Oleh Jepang, kota dianggap memiliki posisi sangat penting karena menjadi daerah semacam swatantra (otonomi). Daerah tersebut disebut tokubetsushi (kota istimewa) yang posisi dan kewenangannya seperti shu yang berada langsung di bawah pengawasan gunseikan.

B. Organisasi Pergerakan pada Masa Pendudukan Jepang

1. Organisasi yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Tujuan Jepang membentuk organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan adalah meng akomodasikan gerakan kaum nasionalis. Jepang tidak ingin kaum nasionalis terus-menerus melakukan gerakan "bawah tanah setelah Jepang membubarkan hampir seluruh organisasi pergerakan pada masa kolonial Belanda. Berikut oganisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk pada masa Pendudukan Jepang.

a. Gerakan Tiga A

Untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia, usaha pertama yang dilakukan Jepang adalah mendirikan Gerakan Tiga A. Gerakan Tiga A didirikan secara resmi oleh Jepang pada akhir bulan Maret 1942 dan dipimpin oleh Hihosyi Syimizu (seorang propagandis Jepang) dan Mr. Samsuddin (tokoh Parindra Jawa Barat). Nama Gerakan Tiga A merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gerakan Tiga A merupakan upaya Jepang untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam Perang Asia Timur Raya.

b. Putera (Pusat Tenaga Rakyat)

Putera merupakan organisasi nasional yang dirangkul Jepang untuk mempropagandakan politik hakko ichiu kepada rakyat Indonesia. Tokoh- tokoh Putera dikenal dengan sebutan empat serangkai, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansyur. Maksud didirikan Putera adalah untuk memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, sedangkan pendirian Putera bagi bangsa Indonesia adalah membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang masih terbelenggu politik imperialisme Belanda.

c. MIAI

MIAI merupakan satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang diperbolehkan berdiri pada masa Pendudukan Jepang karena dianggap mudah dirangkul Jepang. Kegiatan MIAI terbatas pada pembentukan baitulmal (badan amal) dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan.

d. Masyumi

Pada tanggal 24 Oktober 1943, MIAI dibubarkan karena perkembangannya tidak sesuai dengan harapan Jepang. Sebagai gantinya, dibentuk Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) pada tanggal 22 November 1943. Ketuanya adalah Hasyim Asyari, wakil ketuanya Mas Mansyur dan Wahid Hasyim. Sebagai penasihat yaitu Ki Bagus Hadikusuma dan Abdul Wahab.

e. Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)

Pada tahun 1944 Panglima Tentara Keenam Belas, Letjen Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai, yaitu organisasi pusat (sentral) yang anggotanya terdiri dari bermacam-macam hokokai (himpunan kebaktian) sesuai dengan bidang profesinya antara lain sebagai berikut.

  1. Kyoiku Hokokai (kebaktian para guru).
  2. Izi Hokokai (kebaktian para dokter). 
  3. Fujinkai (organisasi wanita). 
  4. Keimin Bunka Shidosho (pusat kebudayaan). 
  5. Boel Engokai (tata usaha pembantu prajurit Peta dan heiho). 
  6. Hokokai perusahaan.

2. Organisasi Semimiliter

Selain memberikan perhatian kepada kaum nasionalis, pemerintah pendudukan Jepang juga memberi perhatian kepada pemuda di perdesaan. Jepang menganggap para pemuda belum terlalu terpengaruh oleh pemikiran Barat. Dengan dasar tersebut, Jepang membentuk beberapa organisasi semimiliter dan militer untuk mengakomodasi aktivitas pemuda. Berikut organisasi semimiliter bentukan Jepang.

a. Pengerahan Tenaga Pemuda

Sebelum Jepang secara resmi membentuk organisasi-organisasi semi militer, Jepang telah melatih para pemuda untuk menjadi pemuda yang disiplin, memiliki semangat juang tinggi (seishin), dan berjiwa kesatria (bushido) yang tinggi. Untuk menanamkan nilai-nilai (semangat, jiwa kesatria, disiplin, dan menghilangkan rendah diri) kepada kaum pemuda adalah dengan pendidikan, baik pendidikan umum (sekolah rakyat dan sekolah menengah) maupun pendidikan khusus (latihan yang diadakan Jepang).

b. Seinendan (Barisan Pemuda)

Seinendan merupakan organisasi pemuda yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943. Adapun pelantikan anggota Seinendan pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun kaisar Jepang. Seinendan bersifat semimiliter Organisasi tersebut langsung berada di bawah pimpinan gunseikan. Tujuan pembentukan Seinendan adalah mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah aimya dengan kekuatan sendiri. Namun, maksud tersembunyi pembentukan organisasi tersebut adalah untuk mendapatkan tenaga cadangan sebanyak-banyaknya yang diperlukan bagi kemenangan perang Jepang

c. Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)

Keibodan juga merupakan organisasi pemuda yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Seinendan. Berbeda dengan Seinendan, dalam pembentukan keibodan tampak bahwa pemerintah Jepang berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis, bahkan kaum nasionalis pada tingkat bawah pun tidak mempunyai hubungan dengan keibodan karena badan ini langsung ditempatkan di bawah pengawasan polisi. Seinendan dan keibodan dibentuk di Sumatra dan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut. Di Sumatra, keibodan dikenal dengan nama Bogodan. Di Kalimantan disebut Bomeo Konen Hokokudan.

d. Suishintai (Barisan Pelopor)

 Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 14 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Organisasi semimiliter ini dibentuk sebagai hasil keputusan sidang ketiga dari Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat). Barisan Pelopor dipimpin oleh Ir. Soekamo, wakilnya adalah RP. Suroso, Otto Iskandardinata, dan dr. Buntaran Martoatmojo. Tokoh nasionalis dalam Barisan Pelopor berusaha menanamkan semangat nasionalisme di kalangan para pemuda. Barisan Pelopor merupakan organisasi pemuda pertama yang dibimbing langsung oleh tokoh nasionalis Indonesia seperti Ir. Soekarno.

e. Hizbullah

Pembentukan barisan semimiliter khusus yang direkrut dari golongan Islam diberi nama Hizbullah. Organisasi semimiliter ini diketuai oleh K.H. Zainal Arifin dan wakilnya Moh. Roem. Anggota-anggotanya antara lain Prawoto Mangun Sasmito, Kiai Zarkasi, dan Anwar Cokroaminoto. Hizbullah berdiri pada tanggal 15 Desember 1944. Dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinen Teishintai. Hizbullah mempunyai tugas pokok sebagai berikut.

  1. Sebagai tentara cadangan dengan tugas dan program sebagai berikut. 
    • Melatih diri, baik jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya. 
    • Membantu tentara Dai Nippon. 
    • Menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. 
    • Menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang.
  2. Sebagai pemuda Islam dengan tugas dan program menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama Islam, dan membela agama.

3. Organisasi Militer

a. Heiho

Heiho dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kemaharajaan Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggotanya pada tanggal 22 April 1943. Syarat untuk menjadi anggota heiho adalah pemuda berusia 18-25 tahun dengan pendidikan terendah SD. Anggota heiho ditempatkan langsung pada angkatan perang Jepang (AL-AD), walaupun hanya berstatus sebagai pembantu prajurit Jepang. Anggota heiho dilatih untuk menggunakan senjata dan mengoperasikan meriam- meriam pertahanan udara Jepang. Awal pembentukan heiho untuk membantu pekerjaan kasar militer seperti membangun kubu dan parit pertahanan, serta penjagaan. Dalam perkembangannya, heiho dipersenjatai dan dilatih untuk diterjunkan di medan perang.

b. Peta

Peta resmi berdiri pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan peraturan pemerintah Jepang yang disebut Osamu Seirei Nomor 44 yang mengatur tentang Peta. Pembentukan Peta dilakukan oleh Letjen Kumakichi Harada. Anggota Peta terdiri dari orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. Berdirinya Peta mendapat sambutan hangat di kalangan pemuda. Beberapa tokoh Peta yaitu Supriyadi dan Sudirman. Tugas Peta adalah mempertahankan tanah air Indonesia. Peta memiliki peranan yang sangat besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan karena pada masa selanjutnya Peta menjadi tulang punggung kekuatan TNI. Adapun ide awal pembentukan Peta berdasarkan surat dari Gatot Mangkupraja kepada gunseikan pada bulan September 1943 yang isinya agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu tentara Jepang di medan perang.

Dalam Peta ada lima sistem kepangkatan yaitu sebagai berikut.

  1. Daidanco (komandan batalion), dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang terkemuka di daerah, seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama (ulama), pamong praja, politikus, dan penegak hukum. 
  2. Cudanco (komandan kompi), dipilih dari kalangan pekerja, tetapi belum mencapai pangkat dan jabatan tinggi, seperti guru sekolah atau juru tulis. 
  3. Shodanco (komandan peleton), dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan atas atau sekolah lanjutan pertama. 
  4. Budanco (komandan regu), dipilih dari kalangan pemuda dari tingkat sekolah dasar. 
  5. Giyuhei (prajurit sukarela), anggotanya sama dengan budanco.
Ditulis oleh : Achmad Bayu Aji, S.Pd., Gr