Republik Bataaf di Masa Pemerintahan H.W. Daendels ( 1800-1811 )

Setelah VOC dibubarkan, tanah jajahan yang dulu dikuasai VOC kemudian diurus oleh Aziatiscfhe Raad atau Dewan Asia. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jenderal Johannes Siberg ( 1801-1804 ).

Sejak Belanda dikuasai Perancis, Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Perancis mengangkat saudaranya yaitu Louis Bonaparte menjadi raja di Kerajaan Belanda. Louis Bonaparte mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal untuk Indonesia. Tugas Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan dan membereskan keuangan di Indonesia sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Untuk memperlancar tugasnya, Daendels menetapkan kebijakan dalam bidang militer dan pertahanan, birokrasi pemerintahan, ekonomi dan keuangan, hukum dan peradilan serta bidang sosial.

Dalam bidang militer dan pertahanan, Daendels menambah jumlah pasukan yang semula 3000 menjadi 20.000 orang, membangun jalan 1000 Km dari Anyer sampai Panarukan, membangun benteng pertahanan di Batavia dan Surabaya, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang, serta membangun pelabuhan armada militer di Ujung Kulon, Merak dan Surabaya.

Dalam bidang ekonomi dan keuangan, Daendels mengeluarkan uang kertas, membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara, memperbaiki gaji pegawai, menjual aset tanah kepada pihak swasta, menarik pajak kepada pihak swasta, serta memberlakukan penyerahan wajib dengan ketat. Daendels juga membuat kebijakan monopoli beras, serta tetap memberlakukan kewajiban Contingenten, Verplichte Leverantie dan Prianger Stelsel yang sudah diterapkan sejak masa VOC.

Dalam bidang pemerintahan, Daendels memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden, mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintah Belanda, serta membagi Pulau Jawa menjadi 9 perfektur dan 31 kabupaten. Setiap perfectuur dikepalai residen yang berada di bawah pemerintahan wali negara. Setiap residen membawahi beberapa bupati. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah dan diberi pangkat sesuai ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Daendels membubarkan dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping gubernur jenderal, yang selanjutnya diganti dengan dewan penasihat.

Lukisan Daendels Sumber : kompas.com

Dalam bidang sosial, Daendels menerapkan kerja rodi untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan serta membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Perbudakan tetap dilaksanakan. Daendels menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan dan sultan.

Dalam bidang hukum dan peradilan, Daendels membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya. Ada tiga jenis pengadilan yang diterapkan yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pribumi dan Timur Asing. Daendels memberantas korupsi, namun melakukan korupsi dalam penjualan tanah kepada pihak swasta.

Tindakan Daendels yang menjual aset tanah ke pihak swasta dianggap melanggar undang-undang pemerintah Belanda sehingga Daendels ditarik ke Eropa oleh Louis Napoleon. Pengganti Daendels adalah Janssens. Sebelum Janssens melakukan tugasnya di Indonesia, Inggris berhasil mengalahkan Belanda. Kekalahan ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Pokok-pokok Perjanjian Tuntang ( Kapitulasi Tuntang ) yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 adalah :

1. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta India.
2. Seluruh pasukan Belanda menjadi tawanan perang Inggris. 
3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. 
4. Seluruh hutang pemerintah Belanda yang dahulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris. 

Penulis : Anna Sri Marlupi, S.S.